Bagi perserta UN SMP ./ SMP/ MTS, SMPLB dan SD / MI di UUSBN Th 2010 yang telah lulus tidak banyak mengalami tantangan serumit kakak-kakanya, untuk men-handling tantangan sebuah realitas., antara melanjutkan studi ke jenjang perguruan tringgi atau berhenti dengan mengantongi ijazah SLTA untuk modal kerja.
Kerja atau Kuliah
Yang jelas mereka semua belum siap untuk memasuki dunia kerja meski mereka berasal dari sebuah SMK. Kita masih ingat betul pendapat mantan Mendiknas Fuad Hasan, yang mengemukakan sebuah teori pendidikan, yaitu bahwa pendidikan di Indonesia tidak seperti membuat kue roti, yang produknya siap dikonsumsi karena telah masak. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan dengan pencapaian 5,50 untuk lulus sebuah ujian nasional, belum merupaka jaminan bagi mereka untuk mengenyam jenjang pendidikan selanjutnya. Maka kiat Kementrian Pendidikan Nasionalpun harus setidak-tidaknya mengkonsep sebuah koridor baru bagi mereka yang telah lulus.
Apabila prestasi mereka masih belum mendapatkan prioritas lebih untuk jenjang berikutnya, maka ujian nasional di tahun tahun mendatangpun akan banyak menuai badai., Selain itu pula guna pencetakan generasi yang handal dan kompeten di bidangnya masing-masing, sebuah instrument barupun harus segera dikonsep. Semoga saja kalangan perguruan tinggi terlebih-lebih PTN segera mengantisipasi masalah ini. Sehingga tidak ada lagi kontradiktif antara kejujuran sebuah UN dengan hasil sebuah kejujuran.
Lepas dari permasalahan di atas, sebuah tantangan lain masih menghadang, justru merupakan tantangan yang lebih realistis untuk bisa dilewati. Kalau toh masih ada tindak kecurangan dalam UN Th 2010 ini, hingga membuat mereka mampu melewatinya dengan gampang. Namun siapa yang akan membantu mereka dalam berbuat kecurangan untuk menghadapi sebuah realitas hidup.
Betapa tidak, benang kusut masih menghadang mereka dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran di bangku perguruan tinggi. Dengan adanya kebijakan Badan Hukum Milik Negara untuk sebuah perguruan tinggi, sehingga PTN pun harus mendapatkan sumber dana, maka tidak ada jalan lain bagi mereka untuk merogoh kocek lebih dalam untuk mengenyam bangku kuliah. Kalau toh mereka memiliki dana yang cukup, merekapun harus lulus dalam SNMPTN yang memerlukan persiapan lebih cermat dibanding dengan hanya lulus sebuah ujian nasional.. Merekapun harus saling bersaing satu dengan lainnya untuk bisa kuliah di PTN, bila yang mengikuti SNMPTN dipredikisi sejumlah alumni SMA / MA/SMK kurang lebih 2.5 juta calon mahasiswa, tentunya hal inipun merupakan sebuah tantangan bagi mereka,
Kendala masuk PTN
Namun disisi lain maraknya jalur khusus penerimaan mahasiswa baru di luar jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB)., sebagai konsekuensi semua PTN yang beralih status menjadi badan hukum milik negara (BHMN), memaksa PTN memasang pemberlakuan biaya masuk yang hampir sama dengan biaya PTS. Hal ini disebabkan kewajiban PTN sebagai BHMN yang harus menyetor dana ke kas negara, yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menyedot penerimaan negara bukan pajak (PNBP ) pada sebagian besar perguruan tinggi negeri atau PTN.
Bukankah hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi siswa yang lulus UN tersebut. Kitapun menjadi prihatin lantaran perrmasalahan ini bukan lagi menyangkut kompetensi bahan ajar yang mereka tekuni selama di bangku sekolah. Namun hal ini sudah menyangkut kemampuan ekonomi orang tua mereka masing. Sehingga hak mereka untuk menempuh jenjang kuliah di PTN menjadi sirna. Sesuatu fenomena ironis bakal mereka temui karena terbentur sistim.
Alternatif lain dari para lulusan ini, adalah memasuki dunia kerja yang masih asing bagi mereka. Karena ketidak siapan mereka untuk mendapatkan skillfull, maka jadilah mereka pengangguran atau tuna karya. Tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya.
Sehingga mereka akhirnya bergabung dengan angkatan kerja usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Tentunya hal ini menimbulkan masalah yang serius. Terlebih lebih menjadi sebuah masalah dan tantangan bagi negara kita, yang belum mampu mengatasi pengangguran menapaki Tahun 2010 ini, Tercatan bahwa angkan pengangguran di negara kita telah mencapai 10 % pada Tahun 2010 ini. Jumlah pengangguran di Indonesia akan terus menjadi masalah dari tahun ke tahun, lantaran bertambahnya usia produktif per tahun, yang tidak tertampung di lapangan pekerjaan atau melanjutkan studi yang lebih tinggi.
Sebuah terobosan yang barangkali bisa menjadi jalan tengah bagi mereka yang berhak mendapatkan pendidikan di bangku perguruan tinggi setelah lulus ujian nasional, yaitu dengan memberi beasiswa kepada top skor 10 besar dari capaian nilai ujian nasional tiap satuan pendidikan. Sehingga janji manis “ Anak supir angkot bisa menjadi pilot”, akan mereka rasakan. Bukankah kampanye tersebut telah didengar oleh hampir semua Rakyat Indonesia. Sebab apabila hali ini tidak direalisir maka sebuah pembohongan publik telah ditorehkan oleh autoritas.
Program beasiswa negara
Bila jumlah seluruh peserta UN SMA/ MA / SMK / SMALB di Indonesia yang telah lulus adalah rata-rata sebanyak ± 2,5 juta per tahun ( Data BSNP , peserta UN Tahun 2008 / 2009 sebanyak 2.207.805 dan 2007 / 2008 sebanyak 3.357.457.472 siswa ). Maka Kementrian Pendidikan Nasional disarankan memberi beasiswa kepada 200 – 300 ribu siswa agar mampu mengenyam bangku kuliah PTN, hingga mereka mampu mengantongi gelar kesarjanaanya. Kiat ini pula bisa mencetak generasi mendatang yang lebih tangguh, inovatif dan adapif terhadap globalisasi.
Meski upaya pencerdasan tersebut memerlukan biaya yang tinggi, namun dengan alokasi 20 % dari APBN Th 2009, atau sebesar 224 trilyun Rupiah diharapkan mampu merealisasi program tanggung jawab kita terhadap masa depan bangsa. Dengan latar belakang keterpurukan sistim pendidikan kita dewasa ini, tentunya langkah ke arah inipun bukan hanya sebatas wacana saja. Karena genderang revolusi pendidikan telah bergema, maka tiap langkah autoritas untuk mengentaskan keterpurukan inipun harus dengan sepenuh hati.
Perjuangan mencerdaskan anak bangsa sepertinya akan putus di tengah jalan, apabila kita menghhadapi suatu kenyataan kinerja yang tidak tuntas.. Di lain pihak Kementrian Pendidikan Nasional dan BSNP telah bertindak tegas dalam mengantisipasi kecurangan pelaksanaan UN setiap tahun, namun output yang mereka perjuangkan tidak mereka benahi untuk pembelajaran selanjutnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar